Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
Pada dua tiga hari belakangan ini, linimasa dipenuhi catatan panjang, utas analisis, ceramah pendek, dan komentar singkat mengenai peristiwa yang menyeret nama seorang wakil presiden. Yang menarik, produksi tulisan itu datang dari dua arah sekaligus yakni mereka yang mendukung dan mereka yang menolak. Sekali perhatian kita tersangkut pada satu tayangan, arus rekomendasi akan mengunci kita pada tema yang sama.
Persoalan algoritma memang layak dibicarakan, tetapi ada pertanyaan yang lebih mendasar dan lebih manusiawi. Mengapa satu peristiwa politik sanggup memancing begitu banyak orang untuk merasa perlu berbicara? Ajaran Sosial Gereja menyediakan kerangka yang cukup jernih untuk menjawabnya, sekaligus cukup tajam untuk menguji mutu jawaban-jawaban yang kita berikan.
Jawaban pertama terletak pada pemahaman tentang siapa manusia itu. Ajaran Sosial Gereja memandang manusia sebagai pribadi yang bermartabat, dikaruniai akal budi dan hati nurani, serta secara kodrati hidup bersama orang lain. Dari martabat itulah mengalir hak sekaligus kewajiban untuk ambil bagian dalam kehidupan bersama, termasuk dengan cara menilai dan menimbang keputusan-keputusan publik.
Dorongan untuk menulis catatan tentang peristiwa politik dengan demikian merupakan gejala yang sehat, karena menandakan bahwa masyarakat belum jatuh pada sikap masa bodoh. Kesunyian total warga negara justru pertanda bahaya, sebab di ruang yang sunyi itu kekuasaan dapat berjalan tanpa pernah ditanya. Banjir refleksi, pada lapis pertamanya, adalah bukti bahwa nurani kolektif masih bekerja.
Alasan yang lebih dalam lagi menyangkut objek perbincangan itu sendiri. Peristiwa yang melibatkan jabatan tinggi negara menyentuh kebaikan bersama, yaitu keseluruhan kondisi kehidupan sosial yang memungkinkan pribadi maupun kelompok mencapai kepenuhan hidupnya secara lebih mudah dan lebih cepat. Ketika arah pemerintahan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik ikut terpengaruh, urusan seorang pejabat berhenti menjadi urusan pribadinya dan berubah menjadi urusan banyak orang.
Rasa “ikut memiliki” negara itulah yang menggerakkan jari-jari orang untuk menulis. Namun prinsip yang sama segera berbalik menjadi tolok ukur. Bila kebaikan bersama adalah alasan yang membenarkan kita berbicara, maka kebaikan bersama pula yang harus menjadi arah pembicaraan kita. Bukan kemenangan kubu sendiri.
Di titik inilah ujian dimulai. Ajaran Sosial Gereja merumuskan solidaritas sebagai tekad yang teguh dan terus-menerus untuk mengabdikan diri pada kebaikan bersama, dengan mengakui orang lain sebagai sesama yang setara martabatnya. Rumusan ini menuntut kita membedakan solidaritas yang sejati dari kesetiaan kubu yang sempit. Kesetiaan kubu berhenti tepat di garis pagar. Ia peduli selama yang dibicarakan berada di pihak kita, dan berubah menjadi permusuhan begitu yang dibicarakan berada di seberang.
Banyak tulisan yang mengaku refleksi sesungguhnya merupakan pembelaan refleksif yang sudah selesai sebelum berpikir dimulai. Pertanyaan pengujiannya sederhana dan cukup menusuk. Apakah catatan yang saya tulis memperluas kata “kita”, atau justru mempersempitnya?
Ujian berikutnya menyangkut hubungan antara kebenaran dan kasih. Ajaran sosial menegaskan bahwa keduanya harus berjalan bersama, sebab kebenaran tanpa kasih berubah menjadi kekejaman, sedangkan kasih tanpa kebenaran merosot menjadi sentimentalitas yang menutupi kenyataan.
Dalam praktik linimasa, dua penyimpangan ini tampil secara telanjang dan berbarengan. Pihak yang membenci memakai data dan dalil sebagai senjata untuk melukai pribadi, sementara pihak yang mendukung memakai kesetiaan untuk menunda pertanyaan yang sah. Keduanya sama-sama gagal, meskipun dengan cara yang berlawanan. Kebenaran menuntut kesediaan memeriksa fakta, memisahkan dugaan dari tafsir, dan menahan diri dari penghakiman yang sembrono. Kasih menuntut agar pemeriksaan itu tidak dijalankan dengan niat mempermalukan. Atau, dengan niatan membunuh karakter dan karir.
Tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan prinsip yang paling fundamental, yakni martabat pribadi manusia. Seorang pejabat publik tetaplah pribadi, dan martabatnya tidak luntur karena jabatan, kesalahan, maupun kebencian orang banyak terhadapnya. Karena itu ajaran sosial membedakan dengan tegas antara kritik terhadap perbuatan dan penghinaan terhadap pribadi. Kebijakan, keputusan, dan pertanggungjawaban seorang pemimpin boleh diperiksa sekeras apa pun, sebab justru itulah bentuk penghormatan terhadap jabatan publik.
Sebaliknya, menjadikan tubuh, keluarga, atau asal-usul seseorang sebagai bahan tertawaan mengubah manusia menjadi tontonan dan merendahkan martabat yang tidak dapat dicabut darinya. Banyak catatan kehilangan wibawa moralnya tepat pada titik ini, ketika analisis bergeser menjadi penghakiman atas seluruh diri seseorang. Nama baik, dalam tradisi moral yang mendasari ajaran sosial, termasuk hak yang dilindungi keadilan, sehingga menyebar tuduhan tanpa bukti tetap merupakan pelanggaran meskipun dibungkus bahasa yang intelek.
Selain persoalan pribadi, ada pula lapis struktural yang menjelaskan mengapa perbincangan ini terasa begitu deras. Ajaran Sosial Gereja mengenal gagasan tentang struktur dosa, yakni pola-pola sosial yang terbentuk dari akumulasi sikap egoistis manusia dan pada gilirannya menekan serta menggiring perilaku banyak orang. Kenyataan konklusif yang menyertainya yaitu kemarahan lebih menguntungkan daripada kejernihan, dan pertentangan lebih lama bertahan di layar daripada percakapan yang sabar.
Sebagian dari banjir refleksi karena itu lahir dari kepedulian warga yang tulus, tetapi sebagian lain dipanen sebagai komoditas oleh rancangan yang tidak peduli pada kebenaran. Menyadari hal ini merupakan bagian dari keutamaan kehati-hatian, yang menuntut kita bertanya secara jujur apakah kita sedang berpikir atau sedang digiring untuk bereaksi. Pembinaan hati nurani menjadi penting agar suara nurani tidak tertukar dengan ‘gema kubu sendiri’ yang kebetulan terdengar paling nyaring.
Percakapan yang matang juga akan menggeser fokus dari watak seseorang menuju aturan main yang menaunginya. Ajaran sosial memandang kekuasaan sebagai pelayanan, yang sah sepanjang dijalankan demi kebaikan bersama dan tunduk pada hukum serta tuntutan moral. Dari sudut ini, langkah mundur seorang pejabat dapat dibaca sebagai tindakan etis apabila memulihkan kepercayaan dan membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih tertib, dan publik berhak menagih alasan yang jujur di baliknya.
Perhatian yang berhenti pada figur akan selalu rapuh, sebab pergantian orang tanpa pembenahan lembaga hanya mengulang persoalan yang sama dengan wajah yang berbeda. Refleksi yang bertanggung jawab dengan demikian membicarakan institusi, mekanisme pertanggungjawaban, dan kesehatan konstitusi, bukan semata-mata nasib seorang tokoh.
Ukuran terakhir yang ditawarkan ajaran sosial adalah keberpihakan kepada mereka yang paling lemah. Prinsip ini mengajak kita memeriksa urutan perhatian yakni ke mana energi publik sebenarnya mengalir. Bila percakapan berhari-hari habis pada drama elite sementara harga kebutuhan pokok, ketersediaan pekerjaan, mutu sekolah, dan layanan kesehatan lenyap dari pembicaraan, maka ada prioritas yang terbalik. Perdebatan politik baru bernilai apabila membuat kita lebih peka pada penderitaan konkret, sebab perdamaian yang dituju ajaran sosial merupakan buah keadilan, bukan sekadar redanya keributan setelah satu kubu merasa menang.
Sampai di titik ini, dapat dikatakan bahwa membanjirnya catatan tentang peristiwa ini layak disambut sebagai tanda bahwa masyarakat masih hidup dan masih peduli. Namun, mutu kepedulian itulah yang perlu diuji secara terus-menerus. Apakah kebenaran berjalan bersama kasih, apakah kritik tajam tetap menghormati martabat, dan apakah partisipasi sungguh diarahkan pada kebaikan bersama.
Menulis refleksi dengan sudut pandang tertentu di media sosial adalah tindakan yang baik. Menulisnya dengan jernih dan bertanggung jawab adalah tindakan yang lebih baik. Dan, sesudah menulis, kembali pada pekerjaan nyata melayani sesama adalah yang terbaik. Kekuasaan merupakan titipan yang sarat beban etika, dan kata-kata yang kita lepaskan ke ruang publik pun titipan yang kelak harus kita pertanggungjawabkan.**
